Apa makna keputusan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum terkini dalam pemilihan kepala daerah?

Dalam pidato yang berlangsung lebih dari satu jam, Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, menyinggung desadigitalindonesia.com tentang protes yang dilakukan oleh masyarakat terkait upaya DPR untuk mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai aturan Pilkada 2024, seperti ambang batas suara dan batas usia untuk pencalonan.

Megawati berkata, «Puji Tuhan, para hakim MK masih memiliki nurani dan keberanian.» Terima kasih yang tak terhingga kepada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang masih memegang teguh nurani.

Pada Selasa (22/08), Keputusan Mahkamah Konstitusi memang memberikan keuntungan bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam kasus Pilgub Jakarta, PDIP kini memiliki kemampuan untuk menetapkan kandidat sendiri tanpa harus bekerja sama dengan partai lain.

Dina iduk, kesempatan Anies Baswedan pikeun ngadegkeun kursi gubernur Jakarta kacindekan oge sangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ngahiji aturannyana. Aturan tersebut mengatur tentang ambang batas parlemen dan persyaratan usia minimal bagi kepala daerah, seperti yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurut beberapa ahli politik, keputusan KPU yang baru saja diumumkan akan menyebabkan perubahan dalam posisi calon kepala daerah dalam Pilkada 2024. Untuk kota Jakarta, para ahli meyakini bahwa Anies Baswedan akan menjadi pesaing baru yang didukung oleh PDI Perjuangan dan partai di luar parlemen.

Meskipun begitu, ahli politik meminta agar DPR dan KPU tetap mematuhi keputusan MK. Dina ieu, teu aya perubahan putusan lewat «pintu belakang» dina waktu-waktu penting kaya nu natepikeun nalika nganyakeun RUU Omnibus Law, ceuk pakar politik tina Badan Riset jeung Inovasi Nasional (BRIN), Devi Darmawan.

Jikalau tidak dilaksanakan, kemungkinan gelombang kerusuhan massa yang lebih besar akan terjadi. Karena keputusan Mahkamah Konstitusi membawa dampak besar pada situasi Pilkada 2024. Karena syaratnya yang tinggi (untuk bisa maju sebagai calon kepala daerah sendiri), kata Devi kepada BBC News Indonesia pada hari Minggu (25/08). Inyah lokal BRIN, Aisah Putri Budiatri, geulis salah ngaran.

Dijelaskan bahwa PKPU terbaru yang berisi putusan MK nomor 60 dan 70 tidak hanya akan berpengaruh pada Pilkada 2024, tetapi juga pada Pilkada di lima tahun ke depan. Dalam masyarakat, ada kepercayaan bahwa saat ini akan ada pilihan calon yang lebih beragam yang akan ditawarkan kepada mereka. Ini bukan hanya dikuasai oleh kandidat tertentu saja.

Bagi partai non-parlemen yang tidak memiliki kursi, mereka berharap dapat mencalonkan kandidat mereka sendiri dalam pemilihan kepala daerah. Menurutnya, aktivitas tersebut disebut sebagai «tawar-menawar politik» saat terlibat dalam pemilihan kepala daerah.

Dikarenakan terlihat dari pilihan kepala daerah sebelumnya, partai non-parlemen nampaknya tidak diakui oleh masyarakat karena tidak mampu mencalonkan calon sendiri.

Dia mengatakan kepada BBC News Indonesia bahwa dulu tidak terpikirkan bahwa partai politik non-parlemen bisa mengikuti kompetisi di pilkada. Id language: Saat ini mereka dapat membuktikan keberadaan mereka di ruang publik dengan mendukung calon.

Reworder style: Saat ini, mereka dapat memperlihatkan keberadaan mereka di lapangan umum dengan mendukung kandidat. In rephrased style: «Kondisi ini memberikan lebih banyak signifikansi pada pemilihan kepala daerah.»

In id language: «Kondisi ini memberikan makna yang lebih mendalam pada pemilihan kepala daerah.» Contoh nya kalau mereka ingin menempatkan nama mereka bersama-sama dengan partai lain, saya bisa membantu karena memiliki suara untuk pemilihan kepala daerah.

Dan proses ini akan meningkatkan mutu partai politik secara bertahap, karena persaingan bukan hanya didominasi oleh partai besar saja. Dampak ke masyarakat dan partai non-parlemen, keputusan MK dalam PKPU juga dipercaya akan membuka kesempatan bagi calon yang terkenal tetapi tidak terafiliasi dengan partai besar untuk bersaing.

Anies Baswedan ditunjukkan sebagai contoh apa yang terjadi. Dalam situasi Anies, upaya nya untuk maju dalam pemilihan gubernur Jakarta terhambat setelah dua partai yang awalnya mendukungnya yaitu Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan untuk keluar dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Dia [Anies] tida punyo partai politik, tapi sekarang ada peluang, setidaknya bisa membawa partai non-pemerintah dan partai parlemen yang ditinggal dari koalisi besar. Ini memberikan kesempatan lebih besar bagi PDIP dan Anies untuk terlibat dalam pemilihan kepala daerah.

Dan kemungkinan situasi serupa dapat ditemukan di berbagai daerah lainnya, karena KIM Plus tidak hanya beroperasi di wilayah besar seperti Jawa Tengah dan Jakarta, tetapi juga hampir di seluruh wilayah termasuk kabupaten dan kota.